PONTIANAK – Bertempat di Ruang Rapat Praja II Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rapat Persiapan Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA Tahun 2022 kembali diadakan dengan dipimpin langsung Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Asisten II Sekda Prov Kalbar), Drs. Junaidi, M.M., Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Drs. H. Alfian Salam, M.M., dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Ismail, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta perwakilan Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Koordinator Sekretariat Panitia Daerah PTM BIMP-EAGA Tahun 2022, Drs. Ahmad Salafudin, mengutarakan rapat ini berfokus pada laporan persiapan masing-masing bidang dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) setiap bidang.

“Pada tanggal 10 Juni 2022, rapat berfokus pada konsolidasi atas laporan masing-masing bidang di dalam susunan kepanitiaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya beserta RAB. Sesuai arahan pimpinan rapat yakni Asisten II Sekda Prov Kalbar terkait anggaran yang sudah dilaporkan sekretariat kegiatan bisa disesuaikan dengan masing-masing bidang agar lebih bisa efisien. Kemudian, panitia daerah diharapkan terus berkoordinasi dengan panitia pusat terkait RAB yang sudah diusulkan tiap-tiap bidang agar tidak ada duplikasi anggaran yang telah disediakan oleh panitia pusat. Ini upaya kami dari Sekretariat Panitia agar selalu berkoordinasi dan berkonsultasi secara intens," ungkap Drs. Ahmad Salafudin saat diwawancara.

Rapat kali ini juga menyesuaikan dengan Matrix Plan of Activities PTM BIMP-EAGA Tahun 2022 yang disampaikan panitia pusat dari Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia beberapa waktu lalu dan diberikan kepada panitia daerah.

"Ini adalah rapat-rapat yang terus kita lakukan dengan menggunakan rencana kegiatan atau Matrix Plan of Activities PTM BIMP-EAGA Tahun 2022 yang baru kita terima minggu lalu dari Kemenko Perekonomian. Jika tidak ada perubahan, pemerintah provinsi sudah siap. Namun, karena masih tentatif, perlu dibahas kembali dengan penyesuaian-penyesuaian yang perlu disepakati bersama antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah," tutupnya.

sumber